KontraS Kritik Instruksi Tembak Mati Begal dari Kapolda Jabar: Berpotensi Langgar HAM

KontraS Kritik Instruksi Tembak Mati Begal dari Kapolda Jabar: Berpotensi Langgar HAM

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar, menganggap instruksi Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana yang memerintahkan jajarannya menindak tegas pelaku begal dan geng motor, termasuk dengan cara tembak langsung di tempat.

“Instruksi ini jelas berbahaya sebab berpotensi melanggar HAM dan melegitimasi tindak represif aparat di lapangan tanpa parameter yang terukur,” kata Rivanlee, dikutip mci-indonesia.id dari KontraS pada Sabtu, 4 Juni 2022.

KontraS mengaku bahwa memang masyarakat menjadi resah oleh aksi begal-begal saat ini. Namun, aparat dinilai harus tetap menindak secara terukur.

Hal itu juga sesuai dengan landasan yang tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Artinya, kata, Rivanlee, anggota Polri diharuskan tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum. Artinya, penggunaan kekuatan harus berdasar parameter yang terukur.

“Penggunaan kekuatan harus dilakukan berdasar prinsip legalitas, proporsionalitas, preventif dan masuk akal (reasonable),” kata Rivanlee.

Pasal 5 Perkap No. 1 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa penggunaan senjata bertujuan untuk melumpuhkan pelaku kejahatan atau tersangka. Artinya, keputusan anggota Polisi di lapangan tidak bisa selalu diawali dengan tujuan mematikan pelaku.

KontraS pun mendesak Kapolri untuk menegur kinerja Kapolda Jawa Barat, melakukan audit serta mengevaluasi secara menyeluruh terkait pengerahan kekuatan aparat di lapangan.

Rivanlee juga meminta Kapolri menertibkan jajarannya agar tidak menerbitkan produk hukum, instruksi, langkah teknis yang melanggar HAM dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Lembaga pengawas eksternal seperti Kompolnas, Komnas HAM RI dan Ombudsman RI agar menggunakan kewenangan sesuai mandat masing-masing lembaga untuk melakukan pemantauan,” tuturnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan pihaknya sangat menaruh perhatian terhadap aksi kejahatan di jalanan yang belakangan ini banyak terjadi.

Oleh karena itu, sikap tembak di tempat anggota geng motor dan begal tersebut menurutnya dilakukan untuk meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban.

“Para kapolres membangun spirit buat tugas anggotanya dengan memberikan perintah tembak di tempat,” kata Ibrahim Tompo di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, 13 Mei 2022.

Dari catatannya, aksi kejahatan hingga kekerasan pada belakangan ini banyak dilatarbelakangi oleh kelompok-kelompok pemuda atau geng.

Dalam hal ini, Polda Jawa Barat juga menggelar operasi untuk menangani hal tersebut, yakni Operasi Bina Kusuma dan Operasi Libas 2022.

Baca Juga: Pedagang Ditangkap karena Kurangi Timbangan Minyak Goreng, Polisi Sebut Keuntungannya Bisa Capai Rp6 Miliar

Operasi Bina Kusuma berorientasi kepada hal preventif dengan membina dan memberi penyuluhan para pemuda atau pelajar ke sekolah-sekolah.

Sedangkan untuk Operasi Libas bersifat tindakan represif, dan tindakan tegas akan dilakukan polisi terhadap aksi yang mengganggu ketentraman masyarakat.

“Tapi perlu dicatat, untuk kepolisian menggunakan senjata api ini merupakan pertimbangan dari anggota masing-masing di lapangan, dipertimbangkan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan,” tutur Ibrahim Tompo.

Dia menjelaskan wilayah yang masih rawan kehadiran geng motor itu yakni Cirebon, Bogor, dan Sukabumi.

Menurut Ibrahim Tompo, di sejumlah daerah tersebut sudah banyak menimbulkan korban.

“Sampai-sampai kondisinya masyarakat merasa tidak nyaman berada di jalan, apalagi yang berangkat malam, merasa resah, otomatis kondisi ini tidak akan dibiarkan,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan